Deputi BKN: “Daftar Urutan Kedekatan” Tidak Berlaku Lagi

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS merupakan kabar gembira bagi jajaran PNS di republik ini. Pasalnya kedua regulasi ini menghargai dan menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas PNS dalam proses meniti karir dengan pola merit sistem.

Penegasan ini disampaikan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Yulina Setiawati Ningsih Nugroho, SH, MM, saat membuka kegiatan Penyuluhan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, Kamis, 18/5, di Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab/kota Se-Aceh.

Menurut Yulina selama ini perjalanan karir dan proses promosi PNS di berbagai daerah sarat dengan berbagai intrik dan KKN . Sangat jarang memperhatikan kapasitas dan profesionalitas seorang PNS yang akan diangkat menjadi pejabat. Proses di Baperjakat hanya sebatas prosedural saja agar ketentuan administratif terpenuhi. Akibatnya, menurut Deputi BKN ini, banyak pejabat yang direkrut dengan pola seperti ini setelah menjabat sama sekali tidak memiliki kapasitas serta kinerjanya jauh dari profesionalitas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, tegas Yulina, pelanggaran administrasi, prosedural , dan etika birokrasi dalam promosi karir seorang PNS akan dapat diantisipasi.

Dengan regulasi ini, menurut Yulina, baik Gubernur maupun Bupati/walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam proses penunjukan dan pengangkatan pejabat tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan merit system.

“Jadi kalau dulu dalam mengangkat pejabat, seorang kepala daerah hanya memperhatikan ‘daftar urut kedekatan’, maka saat ini kebiasaan itu tidak boleh dilanjutkan lagi”, tegas Yulina.

Menurut Yulina bila kebiasaan ini masih dilakukan oleh PPK, maka otoritas di bidang kepegawaian seperti KASN dan BKN dapat saja mengambil tindakan yang berimplikasi hukum. “Yah, ‘daftar urut kedekatan’ tidak berlaku lagi”, tegasnya serius.

Dengan kata lain, tambah Yulina, dengan berlakunya kedua regulasi diatas, seluruh proses rekrutmen pejabat harus melalui mekanisme Open bidding. Integritas, profesionalisme serta kecakapan seorang PNS harus lebih diutamakan ketimbang hubungan personal lainnya.

Khusus bila merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, tambah Yulina, regulasi ini diharapkan akan mengkondisikan PNS kita yang berintegritas, profesional dan memiliki wawasan yang luas. PP ini bahkan mengintegrasikan semua sub sistem kepegawaian yang ada yang selama ini berserakan dalam sejumlah regulasi.

Dalam kesempatan tersebut Yulina juga mengharapkan dengan adanya dua regulasi bidang kepegawaian tersebut, perubahan nuansa dan mental pembinaan kepegawaian di daerah dapat menjadi lebih baik lagi. []

Kisah Inspiratif

Spirit Sang Elang, Pesan untuk Pemimpin

Ada banyak sekali hal yang hilang begitu duduk di atas. Tawa ria yang bebas, hubungan tanpa jarak, manusia-manusia tulus yang datang tanpa kepentingan

Pejabat Moderat

Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Bosan Hidup

Baik, besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam enam.

Produk

Badan Kepegawaian Negara Regional XIII Aceh Secara Terus Menerus Selalu Mengembangkan
Produk Untuk Menunjang Layanan Kepegawaian Yang Lebih Baik

Kantor Regional XIII BKN Aceh

Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar 23371
Telp. (0651) 8071007 | Fax. (0651) 8071016
kanreg13.bkn@gmail.com
http://fb.com/bknaceh
http://kanreg13bknaceh.com
5°30'49.5"N 95°22'41.3"E