Hari ini 69 Tahun yang Lalu;
Kilas Balik Jejak BKN Melayani Negeri

| Catatan Makmur Ibrahim, Kakanreg XIII BKN Banda Aceh |


Tanpa terasa, hari ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah berusia 69 Tahun (30 Mei 1948 – 30 Mei 2017). Bila kita ibaratkan dengan manusia, maka usia BKN hari ini adalah sebuah usia yang sudah sangat matang dengan berbagai pengalaman dan dinamika kehidupan. Namun sebagai sebuah institusi pemerintah dengan tugas diantaranya memberikan layanan administrasi kepegawaian dan menopang proses reformasi birokrasi di Indonesia, maka di usia yang demikian adalah sebuah kondisi yang terus ditantang merespon perkembangan zaman dengan berbagai inovasi dan kreasi dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada negeri ini.

Jejak dan sejarah perjalanan BKN telah berjalan lama seiring beberapa saat setelah negeri ini diproklamirkan merdeka.

Ketika itu tahun 1948, Indonesia baru saja merdeka dan Pemerintahan Hindia Belanda belum benar-benar mencabut cengkeraman kuku kolonialismenya di negeri kita. Kala itu, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda.

Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaan pegawai negeri ketika itu dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Kantor Urusan Pengawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948 berkedudukan di ibukota Yogyakarta dan di pimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makassar. Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pengawai (KUP) inilah yang menjadi cikat bakal BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN.

Lembaga kedua yang melakukan pembinaan kepegawaian adalah Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948,dikepalai oleh Mr.J.W.Van Hoongstraken dan berkedudukan di Jakarta.

Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pengawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan – peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pengawai yang dikenal dengan nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah Rp.45,-sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,-sebulan. Azas – azas peraturan penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah kecakapannya. System pengkajian yang dianut dalam PGP-48 adalah system horinzontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.

Perturan Gaji pengawai kemudian diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tanggung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.

Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tanggal 15 Desember 1950. dengan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta digabungkan menjadi satu. Meskipun KUP berkedudukan di Jakarta, dalam pelaksanaaan tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu Bagian Tata Usaha kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan Bagian Pensiun dan tunjangan (Biro P&T) di Bandung.

Lahirnya BKN
Sesuai dengan perkembangan, dimana peran aperatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951/ tanggal 7 April 1951.

Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, , fungsi, tugas,susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan tanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi Negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.
Momentum terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dengan perubahan nomenklatur BAKN menjadi BKN, menjadi awal kelahiran kembali BKN dengan ”baju” baru. Harapan perubahan paradigma fungsi ”penatausahaan” yang selama ini melekat telah dicanangkan dan berubah menjadi paradigma ”pengelolaan” atau manajemen kepegawaian. Dalam kaitan ini, orientasi pembinaan di bidang kepegawaian merupakan fungsi yang semestinya dipedomani oleh BKN.

Untuk mewujudkan PNS yang profesional, pembinaan kepegawaian menjadi hal yang sangat relevan untuk terus menerus dilakukan. Pembinaan dalam bidang kepegawaian mengacu pada Manajemen Pegawai Negeri Sipil (MPNS) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang memuat norma-norma, standar-standar dan prosedur-prosedur kepegawaian yang semestinya dilakukan. Muara dari pembinaan kepegawaian ini sangat bermanfaat bagi upaya meningkatkan kinerja aparat birokrasi yang pada saat ini menjadi fokus perhatian dalam menjalankan perannya sebagai abdi masyarakat.

Dalam konteks tersebut di atas, BKN sebagai salah satu “pilar” yang dapat mewujudkan reformasi birokrasi semestinya perlu mengoptimalkan lagi peran yang selama ini dilakoninya. Untuk itu, BKN juga harus memperkuat “jati dirinya” dengan memperkuat kapabilitas organisasi dalam upaya merubah paradigma birokrasi yang selama ini “terjaga” pada kungkungan birokrasi yang “abdi negara” menjadi “abdi masyarakat”.

Menjadi BKN yang Mumpuni
Terkait dengan upaya mengubah paradigma tata pemerintahan atau birokrasi, Miftah Thoha (2009) menyatakan ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia yakni dengan mewujudkan perpaduan tiga unsur pokok, yaitu: pertama, kelembagaan, dalam hal ini perlu adanya pengaturan kelembagaan (structural setting) dalam birokrasi di Indonesia. Perencanaan kelembagaan birokrasi Indonesia perlu ditata dan diperbaiki, terutama terkait dengan jumlah lembaga dan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu, perlu telaahan terhadap kelembagaan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) diantara lembaga-lembaga yang dibentuk. Kedua, sistem, yakni sistem yang digunakan dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. Dan, ketiga, sumber daya manusia atau aparatur pemerintah, dalam hal ini adalah kualitas aparaturnya dan juga pola perekrutan aparatur yang harus mendasarkan pada standar kebutuhan pegawai.

Selanjutnya! Apa yang semestinya dilakukan dalam intern BKN itu sendiri, khususnya dalam memperkuat kapabilitas organisasi untuk berpartisipasi mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia? Mendasarkan pada pendapat Miftah Thoha di atas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan BKN adalah:

Pertama, penguatan struktur organisasi. Dalam kaitan ini, restrukturisasi organisasi BKN bukan merupakan upaya untuk “menggemukan” organisasi, melainkan berpedoman pada prinsip ”structure follows function” sebagai acuan restrukturisasi. Dengan demikian, jenis dan besaran perangkat/unit organisasi yang ditetapkan akan terkait dengan seberapa besar urusan yang secara nyata ada.

Berkaitan dengan hal di atas, penataan organisasi juga lebih diarahkan pada upaya rightsizing yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah, yakni mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar (flat), transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Desain struktur organisasi disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan (structure follows strategy). Dengan demikian, dimasa mendatang diharapkan organisasi ini akan semakin mampu, cepat, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggannya.

Kedua, penguatan sistem yang digunakan dalam menjalankan fungsi-fungsi BKN. Dalam suatu organisasi untuk menjalankan aktifitas-aktifitasnya diperlukan suatu acuan atau dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, Standar Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman dalam melakukan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unit kerja, sehingga menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan guna pencapaian efektifitas dan efisiensi kerja. Disamping itu, adanya SOP juga dapat membina keseragaman kerja, kesamaan pengertian dan kesepahaman antar pegawai.

Disamping itu, penguatan sistem juga perlu didukung dengan penerapan budaya kerja. Dalam hal ini, budaya kerja adalah nilai-nilai yang disepakati yang menjadi pola perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di lingkungan BKN. Pelaksanaan budaya kerja BKN dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, melalui pembentukan perilaku kerja pegawai yang berorientasi pada kualitas hasil, kepuasan pelanggan/masyarakat, dan image BKN. Budaya kerja di lingkungan BKN dikembangkan kearah perilaku pegawai yang bertanggungjawab, jujur, adil, mengembangkan nilai berpikir positif, orientasi kedepan, serta komitmen.

Ketiga, penguatan kapasitas dan kapabilitas pegawai BKN. Dalam kaitan ini BKN perlu menyelenggarakan program pengembangan pegawai secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap seluruh tingkatan pegawai. Pengembangan pegawai dapat difokuskan ke beberapa hal, yakni: (a) Pengembangan karier (career development); (b) Pengembangan individual (individual development); (c) Pendidikan dan Pelatihan (training and education); (d) Pembelajaran organisasi (organizational learning) (Walker, 1980).

Disisi lain, sebagai upaya untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka dapat dicapai dengan meningkatkan: (a) Pengetahuan karyawan (knowledge) yaitu “what individuals need to know to carry out their work well”, atau apa yang dibutuhkan dan perlu diketahui individu untuk dapat mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik; (b) Keterampilan karyawan (skill) yaitu “what individuals need to be able to do if expected results are to be achieved and knowledge used effectively”, atau apa yang dibutuhkan individu untuk dapat dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan, atau skill diartikan pengetahuan yang dapat digunakan secara efektif. Skill dapat bersifat manual, intelektual, mental, perceptual dan social; (c) Kapabilitas (capabilities) yaitu “the work-based competences and behavioral competencies needed to achieve the required levels of performance”, artinya kompetensi yang berbasis pekerjaan dan kompetensi behavioral (keperilakuan) yang dibutuhkan individu untuk mencapai level kinerja yang diinginkan; (d) Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya (attitude), yaitu “the disposition to behave or to perform in a way which is in accordance with the requirements of the work”, atau disposisi untuk berkinerja dengan suatu cara yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam bekerja; dan (e) Standar kinerja (performance standard) yaitu “what fully capable people have to be able to achieve”, atau apa yang seharusnya dapat dilakukan individu, yang dapat dicapainya (Amstrong, 2001).

Dengan mendasarkan kepada ketiga hal di atas, maka diharapkan BKN dapat meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menjalankan visi dan misi yang diembannya. BKN juga akan lebih “mumpuni” (baca: ketangguhan atau kekuatan) sebagai “pilar” dalam mendukung reformasi birokrasi yang sedang digalakkan saat ini.

Mengawal Reformasi
Sebagaimana diketahui pada hakekatnya tujuan awal kelahiran BKN (Kantor Urusan Pegawai/KUP), adalah sebagai upaya perekat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya bagi PNS. BKN, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, dituntut untuk mendukung upaya tersebut, dan memperkuatnya dengan membentuk sistem kepegawaian yang baik. Dalam perannya ini BKN tidak hanya berfokus menata administrasi saja, akan tetapi juga menata sumber daya manusia (aparatur) yang profesional, netral dan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Dikarenakan begitu pentingnya peranan BKN, maka pada awalnya BKN menjadi lembaga yang cukup kuat dan “disegani” oleh lembaga-lembaga lain dan Pemerintah Daerah. BKN menjadi tumpuan masyarakat PNS dan masyarakat umum lainnya untuk ikut mewujudkan birokrasi yang “melayani” masyarakat. Dengan demikian, kita harus mengenang lagi sejarah “kejayaan” BKN sebagai lembaga yang dihormati. Bersamaan dengan itu, kita pun harus memperkuat diri untuk berperan yang lebih optimal dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, apakah BKN mampu berperan, atau bahkan dapat mengawal reformasi birokrasi tersebut sebagai keniscayaan?. Dengan demikian, pada peringatan ulang tahun ke-69 ini, di antara langkah yang mungkin harus dilakukan BKN adalah melakukan instrospeksi terhadap peran BKN dan terhadap intern BKN itu sendiri.

DIRGAHAYU BKN ke-69, semoga jaya dan sukses melayani negeri !. []

Kisah Inspiratif

Spirit Sang Elang, Pesan untuk Pemimpin

Ada banyak sekali hal yang hilang begitu duduk di atas. Tawa ria yang bebas, hubungan tanpa jarak, manusia-manusia tulus yang datang tanpa kepentingan

Pejabat Moderat

Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Bosan Hidup

Baik, besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam enam.

Produk

Badan Kepegawaian Negara Regional XIII Aceh Secara Terus Menerus Selalu Mengembangkan
Produk Untuk Menunjang Layanan Kepegawaian Yang Lebih Baik

Kantor Regional XIII BKN Aceh

Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar 23371
Telp. (0651) 8071007 | Fax. (0651) 8071016
kanreg13.bkn@gmail.com
http://fb.com/bknaceh
http://kanreg13bknaceh.com
5°30'49.5"N 95°22'41.3"E